Aroma Bisnis Haji Sangat kental Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Suci

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar ongkos naik haji (ONH) terus di turunkan. Meski biaya haji 2025 sudah turun di bandingkan tahun lalu, Prabowo minta pada Mentri Agama Nasaruddin Umar dan kepala badan penyelenggara haji ( BP Haji ) Muhammad Irfan Yusuf agar ONH di tekan lagi hingga lebih murah dari Malaysia (4-5-2025).

Biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini rata -rata sebesar Rp88.410.250,79, turun Rp4.000.027,21 di bandingkan BPIH tahun lalu yang mencapai Rp93.410.286.00. sedangkan biaya yang ditanggung jamaah alias biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp55.431.750.78 sisanya subsidi melalui nilai manfaat yang bersumber dari hasil pengelolaan setoran awal oleh Badan pengelolaan keuangan haji.

Pemerintah menempuh beberapa langkah untuk menurunkan ONH, salah satunya adalah pembangunan perkampungan Indonesia. Ia menjelaskan dengan adanya perkampungan Indonesia di dekat masjidilharom akan meningkatkan efisiensi anggaran perjalanan haji sehingga biaya haji yang di tanggung jama'ah akan lebih murah. Prabowo juga sudah melobi kepada putra mahkota arab pangeran Muhammad bin salman terkait rencana tersebut.

Kapitalisasi haji Demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang efisien, mulai 2026 penyelengara ibadah haji tidak di tangani oleh kementerian agama tetapi oleh badan penyelenggara haji sedangkan keuangan haji dikelola oleh badan pengelola keuangan haji.

BPKH memiliki peran strategis, yaitu penerimaan, pengembangan, pengeluaran keuangan haji,  BPKH menerima setoran awal calon jamaah haji lalu mengembangkannya, selama ini pengembangan di lakukan melalui investasi ke Bank Muamalat dan di BPKH limited, serta penerapan di surat berhargadan sukuk.

Tujuan investasi ini jelas keuntungan nya , dari sini sudah tercium aroma bisnis dalam pengelolaan dana haji.

Kuatnya aroma bisnis dalam penyelenggaraan haji tidak dapat di pungkiri. Secara filosofis, latar belakang pembentukan BP haji memang karena aspek keuntungan. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mustolih Siradj menjelaskan, pembentukan haji oleh Prabowo adalah untuk merespon perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi melalui visi putra mahkota Muhammad bin salman, yaitu pemasukan negara dari sektor nonminyak.

Pemerintah Arab Saudi sangat mengenjot sektor pariwisata, termasuk haji dan umroh. Hal ini berpengaruh pada pengelolaan haji di arab Saudi yang tidak di lakukan oleh pemerintah, tetapi oleh swasta sehingga berdampak pada praktik komersialisasi haji dan umroh dengan orientasi keuntungan uang semata.

Negara lepas tangan, Sejatinya mahalnya ONH adalah akibat dari pengaturan ibadah haji yang tidak proporsional dan teknis administrasi yang rumit, akhirnya berdampak masalah yang merugikan jamaah haji. Contohnya adalah over kapasitas tenda, jumlah kasur yang tidak memadai dan penempatan tenda yang tidak sesuai dengan maktab yang ditentukan, adanya jamaah yang tidur di lorong tenda, banyak AC yang mati,dan lamanya antrian toilet di Mina hingga dua jam, kondisi ini sungguh tidak ramah bagi jamaah lansia.

Dengan kualitas layanan yang rendah tersebut, publik akhirnya mempertanyakan tranparansi pengunaan ibada haji. Begitu besar dana yang sudah dikeluarkan. Mengapa kualitas pelayanan selalu bermasalah?

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji ini sesungguhnya membutuhkan sudah pandang akidah dan lensa sistem Islam yang telah rasulullah warisakan, yakni daulah khilafah.tanpanya ibadah haji dan umrah akan terus semrawut dengan spirit sekularisme kapitalisme yang tidak hanya mengikis  spirit ibadah haji, tetapi juga makan dari ibadah yang mulia ini.

Allah SWT berfirman." Ibadah haji adalah kewajiban manusia kapadah Allah.l, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari ( kewajiban haji ) . Sungguh Allah maha kaya ( tidak memerlukan sesuatu) dari semestaku alam,"( QS Ali Imran , 3:97)

Islam lah satu satunya solusi yang tuntas yang bisa memecahkan problematika ibadah haji .

Wallahu alam bisawwab.