Anies Baswedan Mendorong Negara Bertanggung Jawab dalam Masalah Pinjol untuk Biaya Kuliah

CendekiaPos - Anies Baswedan, sebagai mantan menteri pendidikan dan calon presiden nomor urut 1, mengutarakan kritik terhadap masalah cicilan biaya kuliah yang melibatkan pinjaman online (pinjol), menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab dalam menangani permasalahan ini yang, menurutnya, merupakan akibat dari kesalahan negara itu sendiri.

"Negara yang salah sampai ini bisa terjadi, tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah, lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan, 'silahkan Anda urus sendiri cari sendiri'. Di negara kapitalis paling ekstrem saja nggak begitu," ujar Anies.

Menurut Anies, negara harus aktif berdialog dengan mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar biaya kuliah, menganggapnya sebagai upaya paling penting dalam menangani situasi ini. Anies menekankan bahwa kampus seharusnya melihat mahasiswa sebagai anak bangsa yang akan membawa kemajuan, bukan hanya sebagai pelanggan jasa pendidikan.

Anies juga menentang pandangan bahwa pinjol untuk biaya kuliah mahasiswa dimaksudkan untuk memudahkan pembayaran uang kuliah. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena proses transaksi tersebut melibatkan bunga, bahkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tempat lain.

"Ibu kota bunganya lebih tinggi daripada bunga normal di tempat lain, ini yang namanya tidak berkeadilan, akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi," tambahnya.

Anies menyebut bahwa terdapat pergeseran preferensi dalam tanggung jawab biaya pendidikan, di mana seharusnya ditanggung bersama oleh orang tua dan negara. Ia mengingatkan bahwa selama akar masalah ini tidak diselesaikan, peristiwa serupa akan terus terulang, menciptakan situasi yang ironis.

Letak ironisnya, menurut Anies, terletak pada keputusan pengelola universitas yang mengarahkan mahasiswa untuk mencari pinjaman dari tempat lain, bukan mengutamakan penyelesaian pendidikan terlebih dahulu.

"Ini Universitas terkemuka di Republik ini, institut yang menghasilkan dua presiden. Kewibawaan itu dijaga dengan membuat institusi ini menjadi eskalator sosial ekonomi, jangan menjadi institusi penjajah ilmu yang menjual kepada orang yang mampu membeli, itu yang sedang terjadi, ini yang harus berubah," tegas Anies.

Sebelumnya, polemik muncul setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) menawarkan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online dengan bunga, yang mendapat respons negatif dari masyarakat dan warganet.