Anggaran Viral, Nasib Rakyat Terlantar

on Social Media X

Oleh: Rara Al-Haqqi

Lagi dan lagi, pembangunan terus terjadi di wilayah Boyolali. Baik, pembangunan fasilitas umum atau tempat wisata semakin marak dan lebih memprihatinkan pembangunan tersebut menelan dana yang besar. Padahal tidak semua masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan hasil dari pembangunan itu. 

Seperti yang terjadi di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali berdiri sebuah bangunan berukuran 1,5 x 1,5 meter di pinggir sawah yang viral di media sosial karena anggarannya mencapai Rp112 juta. Kemudian Sekretaris Dinas Pertanian Boyolali, Retno Nawangtari, mengklarifikasi bahwa anggaran Rp112 juta tidak hanya untuk bangunan kecil atau rumah pompa itu saja.  Tetapi anggaran digunakan untuk pembuatan sumur bor, pembelian mesin pompa, pembelian pipa untuk mengalirkan air ke sawah, pemasangan jaringan listrik dan bangunan rumah mesin pompa.

Kemudian Retno menyatakan, "paling banyak anggaran untuk pembuatan sumur dalam" (detikNews.com, 22 September 2025).

Sungguh angka yang fantastis untuk irigasi dan tidak semua petani dapat menikmatinya sebab pompa air tersebut hanya dapat mengaliri sawah seluas 10 hektare saja. Bagaimana nasib petani yang lain yang lahannya di luar dari 10 hektare? Padahal air menjadi komponen yang penting untuk persawahan. Tidak hanya itu, beberapa pembangunan yang dilakukan pemerintah banyak yang mangkrak dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian akses penting seperti jalan di daerah-daerah kondisinya rusak tetapi belum ada perbaikan. Sehingga wajar, jika ada pembangunan yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak ada manfaatnya maka memicu kemarahan rakyat.

Dengan demikian, nasib dan kesejahteraan rakyat bukanlah skala prioritas bagi pemerintah. Maka tidak heran jika banyak rakyat yang terlantar, hidup serba kekurangan dan sulit bertahan di tengah-tengah kemegahan kota. Sehingga kehidupan rakyatpun terpinggirkan, jauh dari kehidupan yang layak. Sedangkan pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Maka akibatnya kesejahteraan rakyat tidak merata, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Semakin nampaklah kesenjangan ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan pengelompokan rakyat berdasarkan status sosial. Inilah buah ketidak adilan ketika kepemerintahan menerapka sistem yang rusak.

Ya, itulah sistem kapitalisme, sistem yang menjadikan uang adalah segalanya. Tanpa uang maka tidak ada kehidupan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab uang yang bicara ketika ada kepentingan dan dimudahkan karena adanya kekuasaan. Sistem ini pula yang membuat pemerintah tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Mereka hanya mengejar keuntungan dunia dan tidak memikirkan bagaimana pertanggungjawabannya ketika di akhirat.

Berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Sistem yang hanya menerapkan aturan dari Allah Swt. Otomatis kehidupan rakyat pun akan terjaga karena menerapkan aturan dari Sang Mahakuasa. Dimana didalam sistem Islam pembangunan akan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat. Negara akan memprioritaskan pembangunan yang betul-betul bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Seperti perbaikan jalan umum yang rusak, penerangan jalan umum, pembuatan pompa air gratis untuk umum, dan lain sebagainya.

Sebagai mana pernah terjadi di masa Khulafa Rasyidin, Umayyah, Abbasyiah dan Utsmaniah. Ketika pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam dan Istambul di masa pemerintahan Khilafah Utsmaniah. Proyek transportasi ini dibangun oleh kholifah Abdul Hamid II pada tahun 1900 M dengan tujuan memudahkan perjalanan para jamaah haji saat menuju Mekkah.

Jadi, jelas ketika menerapkan sistem Islam pembangunan yang dilakukan negara untuk kepentingan dan maslahat semua rakyat bukan segelintir orang. Sebab anggaran negara adalah milik dan untuk kesejahteraan rakyat. Nasib rakyat adalah tanggungjawab negara yang harus diprioritaskan.

Wallahu a'lam bissowab.