Anggaran MBG Turun, Keseriusan Jaminan Gizi Masyarakat Dipertanyakan

Oleh : Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi

Makan bergizi gratis menjadi program presiden terpilih Prabowo Subianto. Makanan bergizi gratis ini diberikan untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Padahal awalnya dianggarkan sebesar Rp 15.000 per porsi. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan untuk mempertahankan anggaran dari program ini.

Presiden yakin bahwa anggaran Rp 10.000 per anak atau perempuan hamil dinilai mencukupi terutama di daerah. Menurutnya jika dihitung per keluarga dengan jumlah 3 sampai dengan 4 orang anak maka anggaran per keluarga mencapai 2,7 juta perbulan. Upaya pemerintah memberikan bantuan sosial dan perlindungan sosial sudah sangat maksimal dengan adanya MBG ,PKH dan lain-lain (CNBC Indonesia, 29/11/2024).

Juru bicara kantor komunikasi presiden Dedek Prayudi mengungkapkan meskipun anggaran dalam program MBG turun namun pemerintah memastikan kebutuhan gizi akan tercukupi yaitu mengandung setidaknya 600 -700 kalori. Menurutnya program ini telah diuji coba selama 10 bulan di berbagai daerah.

Pakar gizi universitas Airlangga Qonita Rachmah mengatakan kecukupan gizi dari program MBG dengan anggaran Rp10.000 per anak atau per ibu hamil bisa terpenuhi jika menggunakan bahan pangan lokal, tenaga lokal untuk mengolah, menekan biaya transportasi untuk distribusi bahan pangan. Namun hal ini pun masih sulit menyediakan makanan kaya gizi dengan Rp 10.000 per anak per hari. Mengingat mahalnya harga bahan pokok (Voa Indonesia, 03/12/2024).

Melihat realitas ini tentu  membuat masyarakat sangsi dengan program MBG. Sebab turunnya anggaran MBG menjadikan pemberian makanan bergizi jauh dari harapan. Target perbaikan gizi semakin tidak realistis di tengah tingginya inflasi dan naiknya harga pangan. Penetapan alokasi anggaran 10.000 sebab alasan keterbatasan anggaran membuktikan bahwa negara tidak benar-benar memberikan solusi perbaikan gizi generasi. Di tengah keluhan pemerintah mengenai anggaran MBG masyarakat justru menyaksikan banyak mega proyek yang berbiaya fantastis yang sedang di kebut dan sebenarnya proyek itu tidak begitu bermanfaat untuk rakyat. Tampak penguasa hari ini lebih mendahulukan selesainya proyek tersebut dibandingkan alokasi biaya untuk mensejahterakan rakyat.

Jika kita melihat kekayaan sumber daya alam Indonesia, seharusnya menjadi sumber pemasukan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Berbekal sumber daya alam yang melimpah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat secara utuh individu dan individu rakyat. Sayangnya potensi tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan negara melimpahkan wewenangnya untuk mengurus sumber-sumber kekayaan tersebut kepada pihak swasta.

Akibatnya kekayaan alam dieksploitasi dan hasilnya dinikmati oleh para korporat. Sumber daya alam adalah aset utama suatu negara. Sayang sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah menghembuskan logika sesat yang menganggap sesuatu yang positif jika sumber daya alam dikelola para pemilik modal. Negara berharap dengan membuka keran investasi akan berefek positif pada masyarakat menengah ke bawah. Namun faktanya kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Akibat sistem ini justru menciptakan kesenjangan sosial yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Lepas tangan negara dalam mengurus sumber daya alam berdampak pada mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat. Untuk itu negara mengandalkan sektor pajak dan utang luar negeri. Sementara pajak bersumber dari dana rakyat. Artinya rakyat telah yang membiayai program pemerintah termasuk program MBG.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya negara kesulitan dalam membiayai makan bergizi gratis. Cita-cita pemerintah untuk mewujudkan kecukupan gizi bagi generasi hanyalah ilusi. Sistem kapitalisme dengan sistem ekonomi kapitalisme sulit terwujud generasi sehat terpenuhi gizinya serta terbebas dari stunting.

Dalam Islam, makanan bergizi adalah kebutuhan pokok rakyat terlebih untuk generasi agar tumbuh menjadi generasi yang sehat dan kuat. Islam membutuhkan sumber daya manusia yang kuat sehat dan berkualitas. Hal itu merupakan pilar penting untuk mewujudkan negara yang kuat dan mandiri. Dalam Islam negara menjamin tercukupinya kebutuhan gizi tiap individu masyarakat secara merata.

Inilah tanggung jawab penguasa dalam sistem Islam yaitu sebagai pengurus dan pelayan bagi rakyat. Untuk itu negara menjamin terhadap kebutuhan dasar rakyat. Bagi para laki-laki diwajibkan bekerja untuk memberi nafkah pada diri dan keluarganya. Artinya negara berperan membuka lapangan pekerjaan bagi para pemimpin kelompok keluarga untuk menjalankan kewajiban sebagai pencari nafkah.

Negara menjamin layanan publik bagi rakyat seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan secara gratis kepada rakyat tanpa terkecuali. Berbeda dengan kondisi saat ini. Pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan yang sulit. Sebab mahal dan sulitnya layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik dll. Sehingga kebutuhan gizi keluarga sering terabaikan. Rakyat bisa makan saja, sudah bagus.

Asal perut kenyang. 

Pembiayaan layanan dan jaminan kebutuhan yang diberikan penguasa dalam Islam kepada rakyat diambil dari kas negara. Yaitu Baitul mal yang bersumber dari pendapatan tetap yaitu fai, kharaj, jizyah. Dari harta milik umum seperti sumber daya alam yang dikelola negara. Selain itu harta milik negara seperti usriyah, rikaz.

Negara dalam sistem Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam menciptakan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Semisal negara secara mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Demikianlah Islam benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Hal ini karena peran penguasa sebagai raa’in atau penerus bagi rakyat sebagai amanah yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Problem kecukupan gizi sesungguhnya adalah rangkaian mata rantai masalah sistematis yang ada di masyarakat.

Untuk itu perlu solusi sistematis untuk mengurai persoalan ini. Sudah saatnya kembali kepada sistem Islam kaffah yang jelas terbukti memberikan kemaslahatan pada rakyat. 

Wallahu a'lam bishawab.