Sekolah Aman Dan Nyaman di Sistem Kapitalis?

Oleh : Susi Ummu Musa

Dunia pendidikan masih saja dalam keadaan memprihatinkan baik dari segi kurikulum yang berganti ganti hingga dari segi bangunan yang jauh dari kata aman dan nyaman.
Pasalnya masih banyak bangunan sekolah yang jauh dari kata layak dalam proses belajar mengajar

Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengeklaim bahwa anggaran pendidikan Indonesia pada 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp724,3 triliun alias 20% dari APBN. Sebanyak Rp17,15 triliun di antaranya akan digunakan untuk rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah rusak di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta. Bahkan, anggaran tersebut akan dimanfaatkan juga untuk pengadaan televisi (TV) di tiap sekolah. Hal tersebut disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Rawamangun, Jakarta, Kamis (28-11-2024).

Tersalur Tidak Merata

Dari besarnya dana yang digelontorkan sayangnya masih banyak sekali sekolah sekolah yang belum terjamah, dalam hal ini dinilai tanggung dan tidak sungguh sungguh seharusnya pemerintah serius menangani masalah pendidikan dalam pembangunan ini.
Mengingat Indonesia akan menuju puncak pembangunan Indonesia emas 2045.

Dalam rangka menyiapkan generasi yang unggul dan berprestasi seharusnya dibarengi dengan kesungguhan pemerintah dalam mendukung peserta didik agar bersekolah dengan Aman dan nyaman tanpa harus cemas dengan kondisi bangunan.

Dalam laporan BPS bertajuk Statistik Pendidikan 2024, pada Tahun Ajaran 2023/2024 terdapat 148.758 unit sekolah SD, 42.548 SMP, 14.445 SMA, dan 14.252 SMK di Indonesia. Menurut laporan tersebut, proporsi ruang kelas yang kondisinya baik hanya 40,76% untuk SD, 51,28% SMP, 61,58% SMA, dan 64,34% SMK. Kerusakan ringan, sedang, hingga parah terbanyak ada pada bangunan SD yakni sebanyak 48,71% rusak ringan/sedang, dan 10,52% rusak berat.

Jika ditotal, bangunan sekolah dari SD, SMP, SMA, dan SMK yang rusak mencapai 119.876 bangunan. Namun program renovasi sekolah dengan tujuan pemerataan patut dipertanyakan mengingat yang menjadi sasaran renovasi hanya sebanyak 10.440 bangunan alias hanya 8,7% saja. Bahkan jumlah tersebut tidak mampu memperbaiki seluruh bangunan SD yang mengalami rusak parah alias tidak layak digunakan, yang jumlahnya mencapai 15.649 bangunan.

Jelas kondisi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah pendidikan.
Hal ini akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang hanya berpihak kepada kepentingan mereka saja.
Alih alih ingin membantu namun disisi lain rakyat juga yang terkena imbasnya.
Bersamaan dengan agenda bantuan sekolah ini disitu juga pemerintah akan menaikkan pajak sebesar 12%, wah! Apakah ini?
Lagi lagi rakyat akan terus ditekan dengan ekonomi yang kian sulit.

Sudahkah kita menyadari akan hal ini? Kebijakan yang seolah olah peduli dengan nasib rakyatnya dibelakang ternyata rakyat terus yang menjadi korban dari kebijakan semu ini. Wallahu a lam bissawab