Laut Sebenarnya Milik Siapa?

Oleh : Amirah Azhara
Ponpes Khoiru Ummah Al-Hufadz, 01/02/2025

Dengan adanya kasus pemagaran laut di perairan Utara Tanggerang, hingga kini pemerintah masih memikirkan dalang dibalik pemagaran itu. Sakti Wahyu Trenggono selaku Mentri kelautan dan perikanan, serta Menteri agraria dan tata ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kompak mengatakan masih melakukan penyelidikan soal polemik pagar laut itu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR RI, atas adanya pagar laut di Tanggerang tersebut. Sakti mengaku kecolongan atas kejadian tersebut. Karena hal itu, ia berjanji akan menyelesaikan penyelidikan atas pagar laut itu sampai tuntas. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan memperbaiki pola konsumsi dan mempererat kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk merampungkan masalah ini.

Sakti mengatakan di ruang rapat komisi IV DPR RI, kompleks perlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2025), "Tindak lanjut yang akan dilakukan KKP adalah melakukan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh polsus KKP (polisi khusu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Negara kapitalisme ini menjadikan negara ini tidak memiliki kedaulatan untuk mengurus urusan umat. Sistem kapitalisme ini membuat kedulatan tergadaikan oleh prinsip bebasnya kepemilikan. 

Negarapun hanya berperan sebagai regulator yang bergerak sesuai dengan arahan para kapital, bahkan menjadi penjaga kepentingan kapital. Alhasil rakyat terabaikan dan para kapital tumbuh subur di Indonesia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan prinsip yang diajarkan Islam.

Dalam Islam yang namanya air, tanah, dan api, tidak boleh dimiliki oleh individu/swasta, sebab itu milik umum. Islam sendiri memiliki mekanisme dan aturan untuk mengelola harta milik umum, jadi tidak sembarangan. Hal ini pun hanya dapat terwujud dalam bingkai negara Islam. 

Negara Islam adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh. Namun disisi lain penguasanya lemah lembut terhadap umatnya dan tak akan lalai dalam mengurus umat. Hal inilah yang mampu membawa rakyat menuju kesejahteraan hakiki.[]