Cegah Stunting Melalui Program MBG, Efektifkah?

Oleh : Diana Nofalia, S.P.
Pemerhati Kebijakan Publik

Program pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Polemik demi polemik terjadi dalam perelesasiannya. Mulai dari masalah dana sampai masalah adanya siswa yang keracunan makanan.

Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.

Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117183211-4-604106/belum-semua-dapat-makan-gratis-bos-bgn-lapor-prabowo-butuh-rp100-t)

Disisi lain juga ada masalah terkait dana. Belum reda polemik mengenai usulan pakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis, kini, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin kembali melontarkan usulan baru, yakni memanfaatkan duit koruptor sebagai sumber pendanaan program unggulan Presiden Prabowo tersebut. (https://www.viva.co.id/berita/politik/1790445-setelah-usul-pakai-uang-zakat-ketua-dpd-ri-kini-minta-dana-koruptor-untuk-mbg)

Disamping hal diatas ada lagi masalah keracunan makanan. Dalam hal ini pemerintah akan memperketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga kualitas makanan yang dibagikan pada anak sekolah.

Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai adanya 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG. (https://tirto.id/pemerintah-akan-memperketat-kualitas-makanan-di-program-mbg-g7uH)

Kebijakan MBG mengalami banyak masalah, mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas/membahayakan, sasaran dan lain-lain. Hal ini menunjukkan negara tidak cukup matang dalam hal perencanaan program tersebut.

Kebijakan ini juga pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah. Masih banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan masih tingginya kasus stunting. 

Perlu ditilik lebih dalam lagi apakah benar MBG didedikasikan untuk kepentingan rakyat? Apakah ini sekadar proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat? Ketidakmatangan perencanaan kebijakan ini seolah-olah sekadar alat kampanye untuk menarik suara rakyat dan terbukti justru menguntungkan korporasi. Makin nyata program ini sebagai program populis. 

Bagaimana aturan Islam memandang hal ini?

Sistem pemerintahan Islam menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai syariat Islam sehingga tak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya.
Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas, membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat

Pemimpin negara akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait. Dalam hal ini adalah terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dan ini tentunya akan berjalan baik atas dasar ketaqwaan bukan kemanfaatan ataupun kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka bekerja bukan atas dasar "ini adalah proyek" tapi "ini adalah sebuah amanah", dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan pencipta, yaitu Allah Swt. Alhasil tidak akan ada pejabat yang diamanahi untuk berfikir melakukan korupsi.

Pemimpin negara juga memiliki dana besar dari sumber yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik. Dana ini salah satunya berasal dari kepemilikan umum yang dikelola oleh negara sendiri. Kepemilikan umum yang dimaksud dalam hal ini antara lain yaitu tambang, hasil hutan dan potensi ekonomi kelautan. Bukan dana yang diambil dari menaikkan pajak atau lain sebagainya yang ujung-ujungnya mencekik rakyat. Wallahu a'lam.