SKB Kesehatan Jiwa Anak, Solusikah Lindungi Anak?

Ilustrasi anak.(Freepik)

Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi

Surat Keputusan Bersama kesehatan jiwa anak diteken oleh sembilan kementerian, di antaranya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri PPPA, Kepala BKKBN, dan Kapolri.

Adanya isu kesehatan jiwa anak-anak Indonesia menyoroti sejumlah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak yang meningkat. Oleh karena itu, persoalan ini tidak bisa diatasi oleh satu kementerian saja, sehingga Surat Keputusan Bersama merupakan upaya untuk menangani masalah kesehatan jiwa anak (Antaranews.com, 5/3/2026).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan data healing119.id, ada empat faktor pemicu anak mengakhiri hidup, di antaranya konflik keluarga sebanyak 24–46%, masalah psikologis 8–26%, perundungan 14–18%, dan tekanan akademik 7–16%. Mirisnya, dalam data Cek Kesehatan Gratis (CKG), gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia (Kompas.com, 7/3/2026).

Proses gangguan kesehatan jiwa anak semakin meningkat. Ini semua adalah dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme. Dari sistem ini lahir kehidupan yang sekuler liberal, yaitu sistem yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga aturan dibuat oleh manusia secara bebas. Kebahagiaan dalam sistem ini diukur dari terpenuhinya materi dan kesenangan duniawi yang menjadi tujuan. Mirisnya, kondisi ini memengaruhi cara pandang anak dan generasi muda sehingga banyak dari mereka mengalami depresi hingga mengakhiri hidupnya saat kesenangan tersebut tidak dapat tercapai.

Sementara itu, aturan agama dan nilai-nilai Islam semakin terkikis oleh nilai-nilai sekuler dengan hegemoni kapitalisme global. Media sosial yang dipertontonkan tidak menjadi tuntunan bagi masyarakat. Kesenjangan sosial dan capaian materi mengakibatkan tekanan mental bagi anak-anak. Faktanya, hari ini media sosial begitu dekat dan mudah diakses oleh anak-anak. Gadget bukan lagi barang mewah; memainkannya adalah hal yang biasa, bahkan akan terlihat aneh jika anak-anak hari ini tidak bermain gadget.

Kondisi ini diperparah dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara. Sistem pendidikan kapitalisme diterapkan dalam rangka membentuk generasi muda yang memprioritaskan pencapaian akademik, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai Islam yang bertujuan membentuk generasi berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa. Akibatnya, mental anak rentan menjadi rapuh, sehingga memicu tekanan mental pada anak dan masyarakat.

Krisis mental pada anak terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme. Hal ini seharusnya menyadarkan kita semua bahwa penerapan sistem ini justru merusak, bukan memelihara dan melindungi. Terbukti, begitu mudahnya konten-konten media sosial yang berbau pornografi dan pornoaksi diakses oleh anak-anak. Persoalan ini bukanlah persoalan biasa, melainkan persoalan serius yang membutuhkan solusi tuntas, bukan hanya sekadar solusi teknis.

Kondisi ini perlu diubah dengan cara memperjuangkannya melalui dakwah, bahwa sistem yang rusak ini harus diubah dan kembali kepada sistem Islam kaffah.

Dalam Islam, negara adalah pengurus dan bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, termasuk kesehatan dan keselamatan jiwa anak-anak. Negara wajib memastikan bahwa konten-konten di media sosial hanya boleh menayangkan hal-hal yang mampu menjadi tuntunan bagi masyarakat, yaitu konten yang bersifat edukatif dan bertujuan meningkatkan ketakwaan rakyat.

Negara juga menerapkan sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam, yang membentuk generasi muda dengan pola pikir dan pola sikap Islami. Output pendidikan akan menghasilkan generasi yang beriman dan bertakwa. Tidak hanya itu, pendidikan juga bermula dari keluarga. Keluarga menanamkan pemahaman dan nilai-nilai Islam kepada anak-anak bahwa hanya rida Allah yang dicari. Prestasi akademik yang didapatkan tidak menjadikan anak sombong, tetapi justru menjadikan mereka anak-anak hebat. Anak-anak tidak hanya ditanamkan pemahaman kesuksesan secara akademik, tetapi juga kesuksesan untuk kehidupan akhirat.

Negara juga menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, baik individu maupun masyarakat. Negara juga menjamin layanan publik berupa kesehatan dan keamanan. Negara menjamin kesehatan dengan menyediakan layanan yang murah bahkan gratis bagi rakyat, dengan birokrasi yang mudah dan tidak rumit seperti dalam sistem kapitalisme.

Penerapan aturan dalam Islam berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Penguasa dalam Islam adalah pemimpin yang menjalankan syariat tersebut. Mereka sadar bahwa setiap kebijakan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh karena itu, mereka senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugas dan memahami beratnya amanah yang dipikul.

Demikianlah gambaran penerapan Islam dalam kehidupan. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam yang mampu memberikan solusi tuntas atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk kesehatan mental anak. Sistem yang sempurna dan paripurna, serta memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu a’lam bishawab.